LPDP: Proyek Masa Depan yang Ditantang

 

lpdpLPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang didirikan pada Desember 2011 ini menjadi harapan baru ribuan mahasiswa yang bermimpi kuliah dengan beasiswa di dalam dan luar negeri. Dalam tiga tahun efektif masa kerja, LPDP telah menyerap 4800 awardee dari berbagai penjuru Indonesia. Lembaga yang dibidani oleh kementrian keuangan dan kementrian pendidikan dan kebudayaan ini mempunyai obsesi yang besar, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk niatan ini, LPDP memulainya dengan tiga tahap seleksi yang padat nilai akademik dan kepemimpinan, yaitu syarat administrasi, wawancara dan PK atau Persiapan Keberangkatan.

 

Proses administrasi LPDP transparan dan jelas, karena setiap detail informasi mudah diakses melalui media online sebagaimana dipaparkan Ketua PPI Belfast UK Zainul Yasni. Diantara faktor signifikan keberhasilan tahap ini adalah kekuatan visi calon awardee akan rencana kontribusinya untuk Indonesia dalam bentuk essai. Adapun proses wawancara tidak hanya soal akademis dan pengalaman calon awardee, melainkan leaderless group discussion yang memungkinkan mereka mengelaborasi pengetahuan dan pengalaman riil untuk memecahkan persoalan rumit secara spontan dalam team work. Disinilah daya kritis dan kebijaksanaan seorang awardee diuji.

 

Proses terakhir yang menjadi icon institusi Badan Layanan Umum ini adalah PK atau Persiapan Keberangkatan. Acara ini sejenis perkemahan yang berdurasi 1 hingga 4 pekan untuk membekali setiap awardee sebelum dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. PK memastikan agar setiap awardee tidak sekedar dibekali semangat akademis, tapi, seperti yang diungkapkan kepala HIMMPAS UGM Rusdianti, untuk “…membentuk generasi berkarakter…”.

 

Proses seleksi bukanlah usaha satu-satunya LPDP untuk mewujudkan visi tersebut, tapi mereka terus membina perkembangan studi para awardeenya dengan berbagai proses monitoring online, forum, group dan organisasi. Setiap angkatan PK yang berkisar antara 100-120 awardee membentuk ikatan yang kuat walaupun pasca PK mereka berpencar ke berbagai daerah nusantara ataupun belahan dunia. Bahkan hingga hari ini, keempat ribu delapan ratus awardee tersebut terkordinasi dalam organisasi yang bercita-cita merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Hal inilah yang terus mengingatkan awardee akan urgensi membangun dalam negeri pasca studi, ungkap ketua PPI Leicester UK, Lutfhan Priambodo.

 

Seperti layaknya setiap proyek besar, tantangan akan selalu datang. Salah satunya adalah wacana pemindahan LPDP dari Kemenkeu ke Kementristek. Berita yang ditulis Neneng Zubaidah di koran Sindo 3 Desember lalu ini kian menghangat. Terutama setelah beberapa awardee LPDP merasa bahwa pemindahan ini bisa menjadi masalah, karena dikhawatirkan kinerja para pengurus LPDP yang dirasakan oleh mereka sangat professional bisa berubah jika sampai terjadi perubahan struktur dan kepengurusan yang signifikan.

 

Wacana ini bermula dari hasil rapat antara Kemenristek-Dikti dan Komisi X DPR. Ada empat alasan yang dikemukakan Neneng, yaitu (1) keterlambatan pencairan beasiswa dari pihak LPDP yang mengakibatkan mahasiswa terancam DO, (2) kuota penerima yang kecil, (3) tumpang tindihnya pengelolaan dana beasiswa, dan (4) secara administrasi tugas tersebut adalah fungsi dan tugas Kemenristek-Dikti.

 

Alasan pertama dianggap sepihak oleh para awardee LPDP yang merupakan objek penerima beasiswa. Firman Parlindungan, seorang awardee dari Ohio State University mengatakan Performa kerja Tim LPDP patut diacungi jempol karena tidak ada keterlambatan pencairan dana beasiswa dan mereka sangat responsif”. Lain halnya dengan Surya Anindita, Ketua I KIBAR UK merasa bahw LPDP tidak mengidap penyakit rumitnya birokrasi, bahkan mahasiswa Leed University ini menganggap LPDP jauh lebih baik dari beasiswa-beasiswa internasional lain seperti USAID, Chevening, Fullbright. Hal yang sama disampaikan Desideria, Wakil Dekan III FISIP Universitas Atma Jaya yang melihat LPDP setaraf dan seprofessional Fullbright dan Aminef.

 

Untuk membantah klaim keterlambatan tersebut, beberapa forum awardee LPDP mengadakan survei untuk melihat berapa persen keterlambatan yang ada dalam proses pencairan beasiswa. Hingga saat ini, survei tersebut masih dalam dalam proses.

Informasi lain yang vital datang dari ketua PPI UK, Media Wahyudi, yang mengabarkan bahwa PPI UK melaporkan kepada KBRI permasalahan keterlambatan beasiswa DIKTI yang sudah sangat akut dan menyebabkan mahasiswa DO. Lalu di akhir bulan November, KBRI di London dikunjungi komisi X DPR dan menyalurkan aspirasi mahasiswa UK untuk disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenristek Dikti. Namun setibanya di DPR persoalan keterlambatan beasiswa Dikti ini berubah nama jadi keterlambatan beasiswa LPDP.

 

Tulisan ini sama sekali tidak berniat untuk membandingkan antara satu lembaga beasiswa dengan yang lain karena setiap lembaga mempunyai tantangan dan kerumitan tersendiri. Namun poin ini sekedar berupaya mengklarifikasi kemungkinan akar kesalahfahaman yang berlanjut di ruang DPR hingga berkembang menjadi wacana di media massa.

 

Alasan kedua adalah klaim atas rendahnya angka serap penerima beasiswa. Hal ini diklarifikasi oleh Dirut LPDP Eko Prasetyo, bahwa hingga akhir 2015 ini, penerima beasiswa LPDP sudah mencapai angka 4800. Jika seleksi hanya melalui proses yang singkat seperti administrasi dan wawancara saja, 4800 awardee dalam waktu 3 tahun adalah hal biasa, namun angka ini merupakan prestasi dan kerja keras karena mereka didapat setelah melewati proses seleksi yang berlapis hingga PK yang memakan waktu sekitar 1 pekan untuk 100 orang. Itu artinya, setidaknya ada 48 pekan yang tersita dalam 3 tahun hanya untuk PK. Sedangkan di luar itu masih banyak kerja seperti proses seleksi administrasi, wawancara dan yang terberat tentu sosialisasi dari nol. Apalagi beberapa PK di awal-awal berdurasi 2 minggu, dan sebagiannya satu bulan penuh.

 

Alasan ketiga dan keempat, perlu dilihat dengan kepala dingin dan pikiran yang kritis. Kepala dingin artinya, awardee LPDP atau para calon awardee LPDP tidak terbawa emosi saat LPDP mendapat kritikan bahkan jika sampai kritikan itu tidak berdata dan tidak ilmiah, apalagi sampai langsung membawa kampanye #LPDPIndependen sebagai respon wacana tanpa kajian yang memadai. Wacana dalam gedung DPR, Kementrian ataupun Media perlu kita pantau dengan jeli sambil terus menyuplai informasi-informasi pembanding kepada publik.

 

Tapi kita juga perlu sangat kritis dalam arti mempertanyakan tujuan dan mekanisme pemindahan dengan jujur dan transparan. Jika kedua alasan diatas terbantahkan, lalu apa yang membuat LPDP harus berubah dari Kemenkeu ke Kemenristek-Dikti?

 

Publik perlu diberi kesempatan memahami dengan rasional tanpa unsur politik apalagi motif ekonomi. Jika alasan itu ada dan kuat, maka pemindahan Kemenristek-Dikti bukanlah sebuah usaha pelemahan atau sabotase LPDP apalagi menggugurkan mimpi Indonesia Emas 2045 melainkan sebuah perapian organisasi yang natural. Keduanya adalah kementrian negara, sehingga saya kira kurang tepat membanding-bandingkan kinerja kedua kementrian atas wacana ini.

 

Namun kekhawatiran-kekhawatiran publik harus terjawab, misalnya jika terjadi pemindahan tersebut, apakah struktur LPDP akan tetap sama ataukah akan ada perubahan signifikan dari Dirut hingga penganggung jawab PK? Jika iya, apa jaminan para pengganti itu bisa lebih baik atau setidaknya setara dengan profesionalitas pengelola LPDP yang saat ini diakui para awardee LPDP. Apa bentuk kesiapan konkret para pengelola baru tersebut untuk mengurus trilyunan rupiah dan para awardee yang faktanya hari ini sudah hampir menembus 5000, dan akan terus meningkat tiap tiga-empat bulan?

 

Tapi, jika kesiapan-kesiapan ini belum ada dan wacana pemindahan ini diteruskan dan dipaksakan, maka publik berhak skeptis. Terlebih jika tujuan pemindahan yang rasional itu memang tidak ada, maka biarkanlah LPDP yang punya kekurangan ini terus bekerja di jalannya sambil terus mengevaluasi diri dan menyelesaikan tantangan-tantangannya.

 

Paris, 6 Desember 2015

 

Muhammad Elvandi, Lc. MA.

Alumnus Al-Azhar Cairo, Filsafat IESH de Paris, Politik University of Manchester

Comments

comments